Peran Komite Audit Memberikan Nilai Tambah Bagi Organisasi

Oleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., QIA., Ak., CA., CPA

Komite Audit memegang peran penting dalam menciptakan good corporate governance pada entitas-entitas bisnis. Pada mulanya memang diwajibkan hanya pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan perusahaan tersebut, saat ini karena dirasa manfaatnya semakin diperlukan, Komite Audit malah sudah banyak juga dibentuk di entitas Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dan organisasi nir laba. Perkembangan ini membuktikan bahwa fungsi pengawasan yang diemban Komite Audit terbukti memberikan nilai tambah bagi entitas/organisasi tersebut.

Latar Belakang

Securities and Exchange Commission (SEC), atau pengawas pasar modal-nya Amerika, pertama sekali mendukung konsep Komite Audit ini sekitar tahun 1940 sebagai tanggapan atas permintaan direksi non-eksekutif beberapa emiten yang meminta dibentuk Komite Audit yang terdiri dari direktur non-eksekutif yang bertugas untuk menominasikan dan memilih auditor eksternal dan menentukan parameter dalam perikatan dengan auditor eksternal tersebut. Untuk diketahui di Amerika menganut one tear system dimana direksi dan komisaris ada dalam satu organ, yang membedakannya adalah perannya sebagai eksekutif atau non-eksekutif. Beberbeda dengan di Indonesia yang menganut two tear system dengan memisahkan organ direksi dan komisaris.

Gerakan Komite Audit semakin membumi di Amerika sekitar tahun 1960-an sampai 1970-an, selanjutnya semakin diterima luas sebagai kendaraan yang tepat sebagai pengawas keuangan di tahun 1980-an. Pada tahun 1967, The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), atau Ikatan Akuntan Publiknya-nya Amerika, mengeluarkan kebijakan yang mendorong emiten dan perusahaan publik untuk membentuk Komite Audit yang komposisi seluruhnya bukan dari direksi. Selanjutnya pada tahun 1976, Kongres Amerika melakukan debat terbuka atas undang-undang yang akan diperlukan bagi perusahaan publik untuk membentuk Komite Audit yang terdiri dari direktur independen. Meski gagal melewati RUU ini, Kongres mendorong pembentukan komite ini secara sukarela dengan memberlakukan Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Reformasi lainnya adalah, FCPA mensyaratkan diperlukannya pengendalian akuntansi internal yang dirancang untuk mendeteksi pembayaran ilegal dan melaporkan pembayaran tersebut kepada dewan direksi. Akhirnya pada tahun 1978, bursa efek New York (NYSE) mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar untuk memiliki Komite Audit.

Pada tahun 1985, the National Commission on Fraudulent Financial Reporting (the Treadway Commission) didirikan untuk mengatasi kecurangan pelaporan keuangan. Pada tahun 1987, Komisi Treadway mengeluarkan laporannya, merekomendasikan bahwa semua perusahaan publik membentuk Komite Audit yang seluruh komposisinya terdiri dari luar direksi. Komisi Treadway telah dipuji oleh Kongres, SEC dan organisasi lainnya di atas telah membuat kontribusi yang signifikan terhadap pengurangan kecurangan pelaporan keuangan. Pada tahun 1989, National Association of Securities Dealers (NASD) mulai mewajibkan semua perusahaan yang terdaftar di Nasdaq untuk membentuk Komite Audit.

Setelah itu Komite Audit diterima umum di Amerika, selanjutnya semakin mempengaruhi negara-negara lainnya untuk melakukan hal yang sama.

Komite Audit di Indonesia

Di Indonesia, keberadaan Komite Audit dimulai sejak tahun 2001 melalui Surat Edaran Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal, sekarang berubah menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) No: SE-03/PM/2000 yang berisi himbauan perlunya Komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten. Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) selanjutnya mengeluarkan surat No: Kep. 339/BEJ/07-2001 mengenai kewajiban perusahaan tercatat untuk memiliki Komite Audit serta jumlah keanggotaan dari komite itu sendiri. Pada tahun 2003, keberadaan Komite Audit untuk BUMN diatur melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 yang berisi bahwa dalam membantu Komisaris/Dewan Pengawas, Komite Audit bertugas :

  • Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar;
  • Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya;
  • Memastikan bahwa telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proyeksi/forecast dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham;
  • Mengindentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris/Dewan Pengawas;
  • Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris/Dewan Pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian, Bapepam melalui suratnya Nomor: Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 mengeluarkan Peraturan Nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yakni dalam bagian 1.b mengenai definisi Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang:

  • Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik;
  • Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;
  • Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik;
  • Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada tanggal 7 Desember 2012, Bapepam dan LK telah menerbitkan satu peraturan yaitu Peraturan Nomor IX.I.5, lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Penerbitan peraturan ini menyempurnakan sekaligus mencabut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Penyempurnaan Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan independensi, peran dan kewenangan Komite Audit dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam Peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, struktur dan keanggotaan, persyaratan keanggotaan, masa tugas, tugas dan tanggung jawab, wewenang, rapat, dan pelaporan Komite Audit, serta sanksi.

Beberapa pokok penyempurnaan yang diatur dalam peraturan dimaksud antara lain:

  • Penegasan pengertian Komite Audit dan Komisaris Independen dan independensinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab;
  • Kewajiban untuk memiliki piagam Komite Audit (audit committee charter) dan pemuatannya pada website Emiten atau Perusahaan Publik;
  • Penambahan dan penyempurnaan persyaratan keaggotaan, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang Komite Audit;
  • Pengaturan mengenai pelaksanaan rapat Komite Audit secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan, jumlah quorum peserta rapat, pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan risalah rapat, termasuk penuangan adanya perbedaan pendapat (dissenting opinions); dan
  • Pengaturan mengenai sistem pelaporan terkait informasi pengangkatan/ pemberhentian Komite Audit kepada Bapepam dan LK, yang juga wajib dimuat dalam laman (website) bursa dan/ atau laman (website) Emiten atau Perusahaan Publik.

 

Audit Committee Charter

Piagam Komite Audit menjadi landasan dan legitimasi bekerjanya Komite Audit dalam organisasi. Oleh karena itu biasanya dipublikasikan di website organisasi tersebut sebagai simbol bahwa organisasi tersebut telah menjalankan tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam piagam ini diatur kewenangan yang dimiliki Komite Audit untuk melakukan atau mengizinkan penyelidikan dalam setiap hal dalam ruang lingkup tanggung jawab yang dimilikinya, termasuk di dalamnya untuk:

  • Menunjuk, memberikan kompensasi, dan mengawasi pekerjaan auditor eksternal yang ditunjuk organisasi
  • Menyelesaikan perbedaan yang ada antara management dengan auditor eksternal terkait dengan pelaporan keuangan
  • Menyetujui penunjukan perikatan jasa audit dan non audit
  • Menyewa penasihat independen, akuntan, atau orang lain untuk menyarankan pembentukan panitia atau membantu dalam melakukan penyelidikan.
  • Mencari informasi apapun yang diperlukan oleh karyawan, yang semuanya diarahkan untuk bekerja sama dengan permintaan Komite Audit atau pihak eksternal.
  • Bertemu dengan pejabat perusahaan, auditor eksternal, atau penasihat luar lainnya yang diperlukan.

Komposisi audit komite juga diatur dalam piagam ini, biasanya terdiri minimal tiga orang dan tidak lebih dari lima orang, termasuk asalnya dari dalam atau luar organisasi. Setiap anggota komite haruslah independen dalam hal keuangan, minimal satu orang haruslah ahli dalam bidang keuangan seperti yang didefinisikan oleh undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Biasanya dalam piagam ini juga diatur rapat minimum yang harus dilakukan oleh Komite Audit. Termasuk didalamnya cara pengambilan keputusan rapat. Juga diatur rapat-rapat dengan auditor internal, auditor eksternal atau pihak-pihak lain yang diperlukan.

Terakhir diatur mengenai tugas dan tanggung jawab Komite Audit, bisanya dan tidak terbatas pada: review laporan keuangan, mempertimbangkan efektifitas pengendalian internal, mitra internal audit, menunjuk dan mengawasi proses audit oleh eksternal audit, pelaporan secara regular kepada dewan komisaris dan pemegang saham, dan tanggung jawab lainnya.

Komite Audit Sebagai Organ Dewan Komisaris dalam Pemenuhan GCG

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite Audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Dalam kapasitasnya, Komite Audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara/menjaga komunikasi antara Komite Audit dengan Dewan Komisaris, Direksi, unit audit internal, akuntan independen dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Selain itu Komite Audit juga membantu Direksi yang memiliki tanggung jawab dalam hal pengawasan. Komite juga membuat rekomendasi  untuk suatu tindakan kepada keseluruhan direksi, dengan kata lain menyimpan sejumlah tanggung jawab untuk pengambilan keputusan.

Komite Audit memiliki peran penting untuk membantu direksi dalam hal pemenuhan tata kelola perusahaan yang baik. Direksi sendiri dibutuhkan untuk menyatakan laporan keuangan dan catatan-catatan yang mengikuti standar akuntansi serta memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap posisi dan performa keuangan dari sebuah perusahaan.

 

Peran Komite Audit dalam Penerapan Enterprise Risk Management

Komite Audit tidak lepas dari konteks penerapan Enterprise risk management (ERM) bagi perusahaan. ERM dalam bisnis meliputi metode dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola risiko dan menangkap peluang yang terkait dengan pencapaian tujuan mereka. ERM menyediakan kerangka kerja untuk manajemen risiko, yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Audit diantaranya mengidentifikasi peristiwa tertentu atau keadaan yang berdampak pada pencapaian tujuan organisasi (risiko dan peluang), menilai mereka dalam hal kemungkinan dan besarnya dampak, menentukan strategi respon, dan memantau kemajuan yang dapat menjadi pertimbangan saat akan ada penentuan keputusan. Dengan mengidentifikasi dan proaktif dalam menangani risiko dan peluang, perusahaan dapat melindungi dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemilik, karyawan, pelanggan, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan.

Keterkaitan antara ERM yang diterapkan pada perusahaan dengan tugas dan peranan Komite Audit pada umumnya tertera pada piagam Komite Audit masing-masing organisasi.

 

Mitra Auditor Internal

Dalam praktiknya Satuan Pengawas Internal (SPI) sering kehilangan “taring” dalam menjalankan tugasnya. Auditee sering sekali tidak mau bekerjasama dengan auditor internal, demikian juga jika terjadi temuan, maka temuan itu sering sekali tidak ditindak lanjuti oleh manajemen karena bersifat korektif terhadap diri manajemen sendiri.

Meski organisasi SPI berada langsung dibawah direksi, namun posisi struktural itu acapkali masih sering diabaikan oleh manajemen sendiri karena “ke-tidak independenan-nya” di dalam organisasi. Untuk mengatasi hal ini, maka didalam piagam Komite Audit harus diatur bahwa Komite Audit harus bermitran dengan SPI. Dimulai dari pengengasan rencana kerja tahunan internal audit, laporan temuan serta rekomendasi kepada manajemen harus direview terlebih dahulu oleh Komite Audit. Jika ada beberapa temuan yang tidak ditindaklanjuti manajemen, maka Komite Audit dapat melakukan eskalasi untuk mengatasinya, termasuk melalui mekasinisme rapat komisaris.

 

Nilai Tambah yang diberikan Komite Audit

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Komite Audit memiliki peran yang sangat besar bagi organisasi. Dimulai dari kebutuhan dibentuknya Komite Audit karena memang diperlukan organ khusus yang mengawasi pengelolaan organisasi terutama dalam hal keuangan. Selanjutnya dalam proses pengawasannya diperlukan counterpart bagi auditor internal, meskipun auditor internal telah diberikan posisi yang pantas di “leher” nya direktur utama, tetapi tetap saja independensi dan “taring” auditor internal masih dirasa kurang, oleh karena itu biasanya auditor internal bermitra dengan Komite Audit dalam setiap tugas dan laporan temuannya. Demikian juga dengan auditor eksternal, Komite Audit berperan sejak dalam penunjukan mereka, pengawasan pekerjaan mereka, sampai pada pelaporan laporan keuangan, termasuk didalamnya jika terjadi dispute/perbedaan dengan manajamen, maka Komite Audit harus tampil sebagai penengah.

Keahlian spesifik yang dimiliki oleh Komite Audit khususnya dalam bidang akuntansi dan keuangan menjadi faktor penentu bagi berjalannya proses pengawasan tersebut, oleh karena itu untuk dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi, ada baiknya Komite Audit diisi oleh para professional handal dibidangnya. Tidak hanya kompeten, tetapi juga independen, itulah yang diperlukan bagi proses pengawasan. Hal ini membuka peluang yang begitu bagi para professional untuk mengemban amanah sebagai komite audit. Kedepannya peran Komite Audit semakin dibutuhkan di seluruh Organisasi, oleh karena itu semakin dibutuhkan juga para profesional untuk mengemban amanah itu.

Advertisements

About akuntansibisnis
Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: