Regulatory Impact Analysis UU Cipta Kerja

Oleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., M.H., QIA., Ak., CA., CPA., CMA, CIBA, ASEAN CPA

Regulatory Impact Assessment (kadang disebut juga Regulatory Impact Analysis) atau disingkat menjadi RIA, merupakan suatu metode yang digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkahlangkah yang harus dijalakan dalam penyusunan suatu aturan. Metode ini mulai popular di awal tahun 2000-an, dan banyak digunakan di negara-negara maju. Analisis kebijakan adalah disiplin ilmu sosial terapan adalah disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode penelitian dan argument untuk mengasilkan dan memindahkan informasi relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaakan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an2. Namun mulai popular setelah OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris. Pada tahun 2001, 20 negara anggota OECD mengklaim telah menerapkan RIA. Selain itu organisasi donor internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berinisiatif untuk menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, sedangkan Komisi Eropa memperkenalkan system Impact assessment pada tahun 2003. Perkembangan berikutnya semakin banyak anggota OECD yang menggunakan konsep RIA ini.

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisia yang konsisten seperti benefit-cost analysis.[1] RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mmempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan pilihan-pilihan yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien.

Tahapan RIA sesuai OECD adalah:

  1. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah,
  2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan,
  3. Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian,
  4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisisensi tiap pilihan,
  5. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang,
  6. Konsultasi public secara sistematis untuk member kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektifitasnya.

Dalam penerapan RIA, OECD memiliki checklist yang berupa daftar pertanyaan yaitu:

  1. Apakah masalah benar-benar terdefinisi?
  2. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah telah dijustifikasi?
  3. Apakah aturan tersebut merupakan bentuk yang paling baik dalam tindakan yang dilakukan pemerintah?
  4. Apakah terdapat dasar yang kuat untuk aturan tersebut?
  5. Apakah level pemerintah yang tepat untuk melakukan tindakan ini?
  6. Apakah manfaat dari penerapan aturan melebihi biayanya?
  7. Apakah efek distribusi dari penerapan aturan kepada seluruh masyarakat diketahui secara transparan?
  8. Apakah aturan jelas, konsisten, menyeluruh dan dapat diakses oleh semua pengguna?
  9. Apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka?
  10. Bagaimana kepatuhan penerapan aturan akan tercapai?

Penulis selanjutnya akan menganalisis RIA atas UU Cipta kerja Kluster Ketenagakerjaan menggunaan tahapan RIA sesuai OECD yang akan dijabarkan lebih lanjut di bawah ini.

Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meski tingkat pengangguran terbuka terus turun, Indonesia masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas. Terhadap hal tersebut Pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya. Untuk itu diperlukan kebijakan dan langkah-langkah strategis Cipta Kerja yang memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkait, dan terhadap hal tersebut perlu menyusun dan menetapkan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan tujuan untuk menciptakan kerja yang seluasluasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak. Melalui UU Cipta Kerja ini diharapkan terbuka lebar lapangan kerja yang seluas-luasnya melalui simplifikasi peraturan perundang-undangan dan perizinan bagi pelaku usaha, demikian juga memberikan manfaat bagi pelaku usaha untuk dapat terus berkesinambungan melakukan usahanya di Indonesia.

Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis penciptaan kerja beserta pengaturannya, diperlukan perubahan dan penyempurnaan berbagai Undang-Undang terkait. Perubahan Undang-Undang tersebut tidak dapat dilakukan melalui cara konvensional dengan cara mengubah satu persatu Undang-Undang seperti yang selama ini dilakukan, cara demikian tentu sangat tidak efektif dan efisien serta membutuhkan waktu yang lama. Jika tidak dilakukan perubahan dan penyederhanaan peraturan perundang-undangan dan perizinan yang ada maka tentunya tidak mampu mewujudkan tujuan pembangunan nasional menjadikan Indonesia negara maju pada tahun 2050. Oleh karena itu opsi yang tersedia adalah melakukan perampingan peraturan yang saling tumpah tindih yang ada sekarang ini.

Mengidentifikasi dan mengkuantifisir dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka Panjang dibutuhkan dukungan dalam bidang ketenagakerjaan untuk diterapkan lebih efektif, oleh karena kenyataan menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki periode bonus demografi dimana berdasarkan Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 (tiga ratus lima koma enam) juta pada tahun 2035. Penduduk yang dalam usia kerja, 15-64 tahun meningkat dari 66,5 (enam puluh enam koma lima) persen menjadi 67,9 (enam puluh tujuh koma sembilan) persen.[2] Peningkatan angka usia kerja penduduk Indonesia, memerlukan kebijakan yang berfokus pada perluasan produksi di sektor manufaktur dan konstruksi, terutama industri skala kecil dan padat karya, mendorong pengembangan usaha di sektor swasta, dan mendukung wirausaha di daerah pedesaan. Beberapa ketentuan yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan Ketenagakerjaan mengenai Upah Minimum, Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing, Definisi Kerja dan Jam Kerja, Penyerahan Sebagian Pekerjaan/Alih Daya, serta Jaminan Kehilangan Pekerjaan bagi pekerja

Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisisensi tiap pilihan.

Strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi adalah melakukan reformasi regulasi di bidang perizinan berusaha. Reformasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk menyelesaikan hambatan investasi, yakni panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis terutama dalam regulasi pusat dan daerah (hyper-regulation). Oleh karena itu, diperlukan deregulasi terhadap ketentuan mengenai perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK-M) termasuk koperasi, pengadaan lahan, pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai Undang-Undang. Dalam hal proses deregulasi ini dilakukan secara biasa (business as usual) yaitu dengan mengubah satu persatu Undang-Undang, maka akan sulit untuk diselesaikan secara terintegrasi dalam waktu cepat. Maka dari itu, diperlukan penerapan metode Omnibus Law, dengan membentuk 1 (satu) Undang-Undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.

Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan memberi masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.

Keberhasilan dari penerapan UU Cipta Kerja ini dapat dimonitor dan dievaluasi secara berkala melalui pencapaian target-target pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan Angkatan kerja, penurunan jumlah pengangguran peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional, penambahan Foreign Direct Investment (FDI) dan lain sebagainya. Angka-angka ini diperoleh secara berkala melalui Lembaga-lembaga terkait yang dievaluasi dan dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tentunya pencapaian ini dapat dilihat dari setelah berlakunya UU Cipta Kerja ini. Merujuk pada kondisi terkini, disebabkan kerena setelah keluarnya UU Cipta Kerja ini bersamaan dengan hadirnya Pandemi Covid-19, tentunya tidak dapat dilakukan analisis ayng sesuai terkait dengan expostnya, karena parameter Pandemi ini sangat besar sekali pengaruhnya melakukan penyeseuaian terhadap setiap parameter makro ekonomi.   

Konsultasi publik secara sistematis untuk member kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan.

Dalam rangka penciptaan lapangan kerja, RUU Cipta Kerja mengatur 3 (tiga) kebijakan strategis (utama) Penciptaan Lapangan Kerja, yaitu: Pertama, perbaikan ekosistem investasi dengan menciptakan ekosistem investasi yang mendukung kemudaan berusaha, Kedua, UMK-M termasuk koperasi yaitu menciptakan Kemudahan, Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMK-M) serta Perkoperasian, dan Ketiga, mendorong peningkatan dan kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah yang menjadi sumber penciptaan lapangan kerja. Aspek-aspek tersebut merupakan kebijakan strategis dalam Penciptaan Lapangan Kerja. Kebijakan Strategis tersebut, terdapat kebijakan pendukung, yakni Administrasi Pemerintahan dan pengaturan Sanksi terhadap pelanggaran atas RUU Cipta Kerja. Dari uraian di atas terlihat bahwa jangkauan pengaturan RUU mencakup keseluruhan sistem penciptaan lapangan kerja. Masyarakat secara berkala dapat melakukan monitoring dari penerapan UU Cipta Kerja ini melalui indikator-indikator pencapaian perekonomian nasional. Diskusi publik draft UU Cipta Kerja sampai dengan UU Cipta kerja ini berlaku terus dilakukan baik dikalangan akademisi, praktisi hukum dan ketenagakerjaan maupun seluruh masyarakat umum.

Penulis juga berupaya menjawab checklist daftar pertanyaan penerapan RIA sebagaimaan diususlakan oleh OECD sebagai berikut:

1. Apakah masalah benar-benar terdefinisi?

Ya, masalah benar-benar terdefenisi, yaitu hyper regulasi yang justru menghambat datangnya investor.

2. Apakah langkah yang dilakukan pemerintah telah dijustifikasi?

Ya, langkah yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan perampingan yang ada disambut baik oleh seluruh stake holder. Beberapa diskusi public ayng dilakukan menjadi justfifikasi hingga usulan UU Cipta Kerja ini disetujui secara aklamasi di DPR.

3. Apakah aturan tersebut merupakan bentuk yang paling baik dalam tindakan yang dilakukan pemerintah.

Menurut saya aturan ini adalah bentuk yang paling baik. Metode yang digunakan dengan omnibus law meskipun bersifat hal baru di Indonesia yang menganut civil law namun pada kenyataannya merupakan strategi yang tepat da cepat disbanding merevisi satu persatu UU yang ada.

4. Apakah terdapat dasar yang kuat untuk aturan tersebut,

Ya, didukung oleh lambatnya pertumbuhan ekonomi, mengantisipiasi bonus demografi yang akan tiba dalam satu decade ke depan, juga mengantisipasi laju perekonomian global. Maka UU Cipta Kerja ini didukung oleh dasar yang sangat kuat.

5. Apakah level pemerintah yang tepat untuk melakukan tindakan ini?

Ya, pemerintah pusat lah yang paling tepat dan berkepentingan melakukan perampingan undang-undang ini. Karena secara kewenangan, kapasitas dan kapabilitas memang ada di pemerintah pusat.

6. Apakah manfaat dari penerapan aturan melebihi biayanya,

Berdasarkan Analisa yang ada, termasuk kajian kademis yang dilakukan oleh para ahli, manfaat dari penerapan UU Cipta kerja ini melebih dari biayanya. Kususnya pada kluster ketenagakerjaan, sebagaimana use case yang saya gunakan dalam perhitungan di atas, dapat dibuktikan bahwa benefit lebih besar daripada costnya.

7. Apakah efek distribusi dari penerapan aturan kepada seluruh masyarakat diketahui secara transparan?

Ya, UU Cipta kerja ini diberlakukan secara masih pada seluruh sektor dan langsung dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat.

8. Apakah aturan jelas, konsisten, menyeluruh dan dapat diakses oleh semua pengguna?

Aturan yang dibuat dalam UU Cipta kerja ini kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerinta yang lebih bersifat sebagai peraturan pelaksanaan ayng sangat jelas. Dalam konteks tulisan ini, PP yang dikeluarkan adalah PP No 35, No 36 dan No 37 tahun 2021.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka?

Ya, diskusi publik telah dilakukan secara massif di beberapa daerah dan level, demikian juga secara cluster industry. Sehingga setiap orang telah mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan pandangan mereka.

10. Bagaimana kepatuhan penerapan aturan akan tercapai?

Kepatuhan atas UU Ciptakerja ini akan tercapai karena disertai sanksi yang jelas bagi setiap pelanggarannya. Mekanisma reward and punishment berdasarkan mekanisme hukum Indonesia pun juga sudah cukup memadai untuk mendukung penerapan UU Cipta Kerja ini.


[1] OECD diakses pada 5 Juli 2022

[2] Bappenas

Advertisement

About akuntansibisnis
Me

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: