Menyoal Ambiguitas Undang Undang Kepailitan Indonesia

BankruptcyOleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., QIA

Kabar paling heboh dalam dunia bisnis di Indonesia baru-baru ini adalah perihal dipenuhinya permohonan pailit oleh PT Prima Jaya Informatika  terhadap PT Telkomsel  mengenai sengketa hutang piutang senilai Rp 5,2 miliar. Pertanyaan mendasar bagi para pelaku bisnis tentunya bagaimana mungkin PT Telkomsel yang memiliki aset puluhan triliun dipailitkan oleh PT Prima Jaya Informatika hanya karena sengketa utang piutang berjumlah Rp 5,2 miliar.

Kasus ini benar-benar menjadi pukulan telak terhadap iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Kasus ini membuat para pelaku bisnis kembali menelisik konten dan substansi dari undang-undang kepailitan. Mungkin-mungkin saja suatu saat perusahaan mereka bisa dipailitkan. Saya pribadipun selaku pemerhati bisnis mencoba mempelajari undang-undang ini. Hasil analisa saya menyimpulkan setidaknya ada beberapa hal yang patut dikoreksi. Read more of this post

PricewaterhouseCoopers Didenda 1,4 Juta Poundsterling

PricewaterhouseCoopers, salah satu auditor terkemuka di dunia, dihukum dengan sanksi denda tertinggi yang pernah diberikan kepada sebuah auditor di Inggris, 1,4 juta poundsterling atau sekitar Rp 21 miliar. Read more of this post

Jumlah Akuntan RI Kalah Jauh dari Malaysia

Meskipun jumlah rakyat Indonesia mencapai 237 juta orang lebih, namun jumlah akuntan di Indonesia kalah jauh dengan Malaysia yang jumlah penduduknya hanya 27 juta orang. Read more of this post

Sertifikasi Profesional Bidang Keuangan

Oleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., QIA

Sertifikasi profesional adalah suatu bentuk pengakuan atas keprofesionalan seseorang  akan bidang yang digelutinya. Dalam pasar tenaga kerja sertifikat profesional yang dimiliki sesorang menjadi daya jual orang tersebut, sertifikat tersebutlah yang membedakan tingkat kualitas dan keahlian seorang tenaga kerja dibanding dengan tenaga kerja lainnya. Misalkan saja seorang yang memiliki sertifikasi internal auditor tentu akan lebih dipercaya oleh manajemen perusahaan untuk dipekerjakan meng-audit perusahaan dibanding orang lain yang tidak memilikinya. Read more of this post

Status Akuntan Asing Jadi Ilegal

Akuntan publik dan kantor akuntan publik asing yang beroperasi di Indonesia beralih status menjadi ilegal. Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik mengharuskan adanya perjanjian antarnegara sebagai syarat bagi akuntan asing beroperasi di wilayah Indonesia. Read more of this post

Mengupas Seluk Beluk Fraud dan Cara Mengatasinya

Oleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., QIA

Semua organisasi, apapun jenis, bentuk, skala operasi dan kegiatannya memiliki risiko terjadinya fraud atau kecurangan. Fraud atau kecurangan tersebut, selain memberi keuntungan bagi pihak yang melakukannya, membawa dampak yang cukup fatal, seperti misalnya hancurnya reputasi organisasi, kerugian organsisasi, kerugian keuangan Negara, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negatif lainnya. Read more of this post

Monopoli Audit Segera Berakhir

Sebanyak 17.817 proyek audit selama ini dikerjakan hanya oleh empat kantor akuntan publik besar di Indonesia. Monopoli pekerjaan audit ini akan segera diakhiri dengan dibahasnya Rancangan Undang-Undang Akuntan Publik di DPR. Read more of this post

Akuntan Tak Profesional Picu Krisis Besar

Penyelesaian krisis yang mahal itu terjadi karena fungsi akuntan publik tidak diperhatikan

Tak hanya Rancangan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah juga mendesak RUU Akuntan Publik guna segera disahkan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Undang-undang ini penting karena pelaksanaan ekonomi di negeri ini ditunjang fungsi akuntan publik. Read more of this post