Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Oleh: Harry Andrian Simbolon, SE., M.Ak., M.H., QIA., Ak., CA., CPA., CMA, CIBA, ASEAN CPA

Hukum telah menjadi kerangka kerja dalam membangun kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara. Hukum dan pembangunan adalah sebuah bidang keilmuan yang mengeksplorasi hubungan antara hukum dan kemajuan ekonomi dan sosial. Dalam tulisan ini akan disajikan teori umum hukum dan pembangunan (“teori umum”). Teori umum terdiri dari dua bagian: bagian pertama menetapkan parameter disiplin hukum dan pembangunan dengan memperjelas konsep konstituen “hukum” dan “pembangunan”; bagian kedua menjelaskan hubungan kausal antara hukum dan pembangunan melalui “mekanisme dampak regulasi”, yaitu mekanisme di mana hukum berdampak pada pembangunan, dengan mengacu pada kerangka kelembagaan dan kondisi sosial ekonomi.

Read more of this post
Advertisement

Harga Mahal dan Hutang Besar Dibalik Pembelian Freeport?

Oleh: Harry A. Simbolon,. SE., MAk., QIA., Ak., CA., CPA., CMA., CIBA., ASEAN CPA

Akuisisi saham Freeport Indonesia (“FI”) meskipun telah lama terjadi dan telah dibayar lunas masih saja menjadi cerita seru oleh banyak kalangan, mulai dari para politisi hingga rakyat biasa di warung-warung kopi. Yang terbaru adalah pengusiran CEO Inalum di DPR kemarin. Menjadi menarik karena sekelumit sejarah Indonesia yang melekat pada FI ini. Namun saya tidak membahas hal itu, dalam tulisan singkat ini saya kusus mengulas kewajaran nilai pembelian FI tersebut dari sudut pandang ilmu keuangan dan menjawab pertanyaan mengapa harus hutang.

Read more of this post

IFRS dan Sharing Economy

IFRS SEOleh: Harry Andrian Simbolon., SE., MAk., QIA., Ak., CA., CPA., CMA., CIBA

Konvergensi standar akuntansi internasional atau International Financial Reporting Standards (IFRS) (sebelumnya International Accounting Standard (IAS)) oleh Indonesia adalah suatu yang tidak dapat dihindarkan lagi karena sudah disepakati dalam forum G20. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah mengambil sikap hanya satu tahun gap adopsi IFRS menjadi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), artinya semua IFRS jika sudah berlaku efektif maka tahun depannya PSAK nya juga berlaku di Indonesia. Ketika proses konvergensi ini mulai digelorakan sejak satu dekade lalu, perlahan demi perlahan kekawatiran para pelaku bisnis dapat diatasi karena terjadi perubahan mendasar dari rule-based menjadi principle-based, artinya akuntansi tidak menjadi sesuatu ilmu yang kaku lagi, penuh dengan aturan yang rigid, dan bersifat pelaporan historis. Sekarang akuntansi kental dengan sentuhan pertimbangan, asumsi dan estimasi oleh manajemen, sepanjang didukung oleh analisa yang relevan. Disinilah letak permasalahannya, untuk menyediakan dukungan analisa ini, karena keterbatasan kemampuan dan kecakapan personil, manajemen membutuhkan jasa profesional yang ahli dibidangnya. Read more of this post

Konspirasi Mendatangkan Kembali IMF

Sebulan ini aku mengamati beberapa sinyalemen ekonomi yang melanda negeri ini. Dimulai dari anjloknya saham grup usaha Bakri – padahal Bakri selama ini adalah andalannya pemerintah SBY, nilai rupiah yang terus tergerus, dan hebatnya lagi unjuk gigi Indonesia di G20 – Indonesia merasa menjadi Negara hebat yang tahan terhadap terpaan krisis sehingga merasa layak bergabung dengan kelompok Negara itu. Awalnya rasa ingin tahu saya langsung menduga bahwa pasti ada undang di balik batu. Cuma aku tidak tahu persis apa sebenarnya itu. Read more of this post